perspektif sejarah dikotomi

Standar

A.    Prespektif Sejarah

 

Diarkhi dalam Pendidikan Islam, bagaimana pun tidak lepas dari latar belakang historis yang panjang. Oleh karena itu pemahaman dalam konteks kesejarahan sangat diperlukan, agar dapat diperoleh langkah pemecahan yang tepat. Dalam pada itu ada tiga sebab yang melatarbelakangi timbulnya dikotomi di atas;

Pertama; runtuhnya theologi rasional Mu’tazilah mengakibatkan pemakruhan—untuk tidak mengatakan pengharaman—penggunaan nalar dalam kajian-kajian keilmuan. Akibatnya ilmu alam dan eksakta yang merupakan pilar pengembangan sain dan teknologi, tidak mendapatkan tempat bahkan dipandang sebagai ilmu subversif, yang dapat dan akan menggugat kemapanan doktrin sunni      ( Azyumardi Azra, 2000: ix).

Mu’tazilah adalah aliran theologi yang dianut oleh sebagian besar khalifah Bani Abbasiyah. Aliran ini banyak dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan falsafah Yunani. Di masa Abbasiyah ini perhatian kepada ilmu pengetahuan dan falsafah Yunani memuncak, terutama pada zaman Harun Al-Rasyid dan Al-Ma’mun. Buku-buku ilmu pengetahuan dan falsafah didatangkan dari Bizantium dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kegiatan penterjemahan buku-buku ini kira-kira berjalan  satu abad. Bait-Al-hikmah yang didirikan Al-Ma’mun bukan hanya merupakan pusat penterjemahan, tetapi juga akademi yang dilengkapi dengan perpustakaan. Bisa dikatakan pada saat itu berbagai cabang ilmu pengetahuan baik itu ilmu-ilmu keagamaan, maupun ilmu-ilmu duniawi mengalami puncak kemajuan. Di antara cabang-cabang ilmu pengetahuan itu antara lain: kedokteran, matematika, optika, geografi, fisika, astronomi dan sejarah, filsafat disamping juga fiqh, tafsir dan hadits (Harun Nasution, 1985: 70).

Akan tetapi kemajuan yang pesat kala itu, terkotori oleh kebijakan politik Al-Ma’mun (813-833 M) berupa pemaksaan aqidah Mu’tazilah dengan menggunakan fisik dan militer yang terkenal dengan peristiwa mihnah (inkuisisi). Kebijakan politik yang membawa kehancuran teologi rasional ini menimbulkan trauma mendalam di kalangan masyarakat muslim ketika itu. Akibatnya pasca-keruntuhan aliran mu’tazilah tersebut segala sesuatu yang mengedepankan rasio menjadi sangat di takuti. Ilmu-ilmu umum  dicurigai dan dijauhi, sedang mereka yang cenderung dan masih berminat kepada ilmu-ilmu itu, terpaksa mempelajarinya secara sembunyi-sembunyi, atau bahkan “di bawah tanah”.

Kedua, legalisme fiqh atau syari’ah yang terlalu dominan terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam. Kondisi ini dipengaruhi oleh tiga faktor:

1.            Pandangan tentang ketinggian syari’ah dan ilmu-ilmu ke-Islaman lain. Ini dikarenakan sikap keagamaan dan kesalehan memandang ilmu-ilmu agama sebagai “jalan Tol” menuju Tuhan.  Dengan demikian filsafat dan logika telah ditinggalkan, karena dianggap tidak berhubungan sama sekali dengan kehidupan di akhirat kelak. Kurikulum pendidikan Islam kebanyakan berpusat pada tafsir, ilmu kalam, kajian kebahasaan menyangkut Qur’an dan fiqh (yang semula produksi menjadi reproduksi). Sementara itu tasawuf baik segi ritus maupun aspek teoritis ajarannya termasuk juga ke dalam kurikulum (Meuleman, 2000, hal: 43).

2.            Secara institusional, lembaga-lembaga pendidikan Islam dibangun oleh mereka yang ahli dalam bidang-bidang agama. Mereka bahkan berhasil membangun struktur akademik yang cukup canggih. Karena itu dalam kelembagaan madrasah yang baik terdapat misalnya, masyyakhat al-Qur’an (profesorship—kegurubesaran al-Qur’an), masyyakat al- Nahwu, masyyakat al-hadits, dan sebagainya, Sebaliknya tidak dikenal istilah, misalnya; masyyakat kimiyya, masyyakat al-thibb dan seterusnya dalam struktur akademis madrasah.

3.            Berkenaan dengan kenyataan bahwa hampir seluruh madrasah didirikan dan dipertahankan dengan dana wakaf baik dari para dermawan kaya maupun penguasa politik muslim. Motifasi kesalehan mendorong para dermawan untuk mengarahkan madrasah bergerak dalam lapangan ilmu-ilmu agama yang dipandang akan mendatangkan lebih banyak pahala, ketimbang ilmu-ilmu umum yang mempunyai aura profan, karena itu tidak terkait jelas dengan soal pahala. Pada pihak lain para penguasa politik pemrakarsa pendirian madrasah, apakah karena didorong oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu atau motivasi murni untuk menegakkan ortodoksi Sunni, sering mendiktekan madrasah untuk tetap berada dalam kerangka ortodoksi itu sendiri, tegasnya dalam kerangka syari’ah (Zuhairini, 1997: 101).

Ketiga, penetrasi Barat terhadap negara-negara muslim. Dua faktor yang telah dikemukakan di muka mengakibatkan dikotomisasi keilmuan antara ilmu pengetahuan agama dan non-agama, bahkan lebih jauh menyebabkan terputusnya mayoritas muslim dengan sain dan teknologi. Akibatnya pada saat Eropa Barat dan Amerika mengayun langkah ke depan bersama dengan kemajuan-kemajuan baru dalam ilmu pengetahuan, komunitas ini justru menutup diri dan berpuas hati dengan kehidupan dalam keterpencilan intelektualitas. Ketika kemudian dunia barat mengusik komunitas itu secara tiba-tiba, mereka tidak mampu mempertahankan kemerdekaan politik maupun intelektual mereka. Semenjak itulah berlangsung masa penjajahan Barat terhadap dunia muslim.

Penjajahan itu membawa perubahan dalam setiap sektor kehidupan termasuk juga pendidikan, karena Amerika dan Eropa juga membawa pola-pola baru dalam pendidikan. Contoh klasik dalam hal ini adalah kejadian yang dialami oleh komunitas besar Muslim di India. Sebagaimana diketahui India berada di bawah pemerintahan Muslim selama hampir tujuh abad. Setelah terjadi perang besar di Plassey (1957). Orang-oang muslim kehilangan kekuasaan di bagian timur anak benua ini, dan kekuasaan diambil alih oleh Inggris. Sejak itu  perubahan-perubahan dimulai tidak hanya sistem administrasinya tetapi juga sistem pendidikannya. Langkah pertama yang dilakukan oleh Warren Hastings (gubernur jendral pertama di India) adalah dengan mendirikan Madrasah Calcuta yang dirancang untuk dijadikan semacam suapan terhadap perasaan kaum muslim. Madrasah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi kaum muslim mempelajari bahasa Arab dan Persia serta subyek-subyek sejenis lannya yang dianggap sebagai prasyarat lembaga pendidikan tradisional. Pada saat yang sama penguasa Inggris juga mendirikan sekolah-sekolah baru yang mengajarkan Bahasa Inggris dan ilmu-ilmu duniawi lainnya. Ketika tiba masanya pemerintah merekrut tenaga kerja, pilihan mereka dengan sendirinya jatuh pada lulusan sekolah model Barat  yang menguasai bahasa Inggris, dan para lulusan Madrasah merasa diabaikan. Tetapi kemudian disadari bahwa pembedaan itu dikarenakan adanya fakta bahwa lulusan madrasah itu tidak menguasai bahasa Inggris yang dibutuhkan oleh para penguasa untuk tujuan-tujuan administrasi. (Husain & Ashraf, 1986: 75). Kondisi ini membawa kesadaran kaum muslim akan ketertinggalan mereka.

Kesadaran akan ketertinggalan dan kelemahan, menimbulkan dua respon yang berbeda di kalangan kaum muslimin;

1.            mempertahankan kondisi yang sudah ada, dan menolak temuan-temuan baru yang dibawa oleh Barat. Resistansi semacam ini dapat dilihat pada lembaga lembaga pendidikan tinggi Islam semisal al-Azhar. Para ulama konservatif yang mendominasi al-Azhar menolak sejumlah   gagasan pembaharuan yang ditawarkan dan ingin diterapkan oleh tokoh semacam Rifa’ah al-Tahtawi, bahkan Muhammad Abduh dalam posisi sebagai anggota Majelis Tinggi al-Azhar, hanya mampu secara parsial melakukan pembaharuan  dengan memasukkan mata kuliah matematika, aljabar, ilmu ukur, dan ilmu-ilmu bumi ke dalam kurikulum. Tetapi pembaharuan itu dibatalkan oleh Salim al-Basyairi, Rektor ke-25 al-Azhar (Dodge, dalam Azra, 2000).

2.            Mengadopsi model pendidikan Barat, karena didasarkan pada anggapan bahwa sumber kekuatan dan kesejahteraan hidup yang dialami oleh Barat adalah sebagai hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi moderen yang mereka capai. Mereka juga beranggapan bahwa  apa yang dicapai oleh Barat sekarang tidak lain adalah pengembangan dari ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang pernah berkembang di dunia Islam. Atas dasar demikian maka untuk mengembalikan kekuatan dan kejayaan umat Islam, seumber-sumber kekuatan dan kesejahteraan tersebut harus dikuasai.

Pada perkembangan selanjutnya pola pertama melahirkan sistem pendidikan tradisional, sedang pola kedua melahirkan sistem moderen. Dualisme sistem pendidikan ini yang kemudian mewarnai pendidikan Islam di semua negara dan masyarakat muslim di zaman moderen, dan merupakan problema pokok yang dihadapi oleh usaha pembaharuan pendidikan di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s